RAMADHAN 11

 

Kristal putih itu, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang dan tidak dapat digantikan oleh zat lainnya, seharusnya – bila dalam keadaan murni – keras, bening dan tidak menyerap air. Ketidakmurnian, yang sebagian besar akibat bawaan cara memperolehnya yang menyebabkan keadaan fisiknya menjadi rapuh, kusam dan seperti berair karena bersifat higroskopik alias bersifat menarik air, sebagai akibat adanya MgCl2 dan MgSO4 yang populer sebagai Garam Inggris.

Untung kebutuhan akan dia hanyalah sedikit, rata-rata sekitar hanya 8 gram per hari saja, dan harganya relatif murah. Sehingga masyarakat yang dikategorikan sebagai rakyat miskin, berpenghasilan kurang dari USD 1,00 per haripun tidak pernah ada yang mengeluh, atau meributkan keberadaannya. Hanyalah orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu yang sengaja meributkannya.

Pada musim kemarau yang basah [seperti tahun lalu] dikabarkan petani resah karena tidak dapat menghasilkan garam dalam jumlah yang diharapkan, dan tahun ini – ketika musim kemaraunya kering – dikabarkan pula karena produksi yang melimpah sehingga harga jualnya merosot tajam. Yah memang begitulah sifat komoditi ini, karena proses produksinya sangat tergantung dengan keadaan cuaca, dimana gangguan hujan sedikit saja, akan sangat berpengaruh pada kemajuan produksinya.

Sering dijadikan dasar kekecewaan segolongan yang akan memanfaatkan keadaan untuk tujuan tertentu, bahwa negara kita yang dikelilingi oleh lautan, memiliki garis pantai yang terpanjang di seluruh dunia, tetapi tidak mampu untuk memproduksi garam bagi kebutuhan konsumsi rakyatnya, apalagi untuk kebutuhan industrinya, sehingga setiap tahun harus melakukan impor garam dari negara lain. Mengapa? Untuk dapat memberikan jawabannya, perlu terlebih dahulu mengetahui bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dan memahami faktor yang dapat memengaruhi produksinya. Kalau mau tahu, sila baca di ongkeksuling.wordpress.com pada artikel Teka Kali Nang Telaga. Ada sedikit cerita mengenai pembuatan garam. Dan insya Allah akan berkesimpulan, ya memang harus impor.

Setidaknya, semenjak 30 tahun silam, ketika penduduk Indonesia masih seratus juta lebih sedikit – sebagaimana dinyanyikan dalam bait-bait lagunya Rhoma Irama, maupun the Beatles [entah nama lagunya apa] – secara berkala Indonesia sudah harus melalukan impor garam. Waktu itu dilakukan dari India [untuk memenuhi kebutuhan di wilayah barat terutama Sumatra dan Jawa]dan Australia [untuk kebutuhan industri dan wilayah Indonesia sebelah timur]. Waktu itu istilah perilaku alam di Samudra Pasifik yang memengaruhi iklim di Indonesia, yaitu el Nino [si buyung] dan la Nina [si upik] belumlah begitu populer.

Kalau tiga puluh tahun silam penduduk Indonesia sekitar 120 juta dan sekarang 240 juta, maka kebutuhan garam untuk konsumsi berarti sudah dua kali lipat. Belum untuk industri yang kayaknya peningkatannya tidaklah proporsional, seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya industri berbahan baku garam seperti soda api, soda abu dan lain lain. Lalu bagaimana dengan peningkatan produksinya?

Sampai dengan tahun 1957, areal pegaraman luasnya sekitar 5.500 ha yang tersebar di empat kabupaten, Gresik di pantai utara pulau Jawa, dan Sampang, Pamekasan serta Sumenep di pantai selatan Pulau Madura. Dan tidak ada lagi di tempat lain, walau hanya seukuran satu lapangan sepak bola. Mengapa? Karena masih berlaku Undang Undang tentang Monopoli Garam, dimana hanya pihak pemerintah yang boleh memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam. Pada masa pemerintahan kolonial, dilaksanakan oleh Zout en Opium Regie, dan kemudian oleh Zout Regie.

Entah karena hal-hal apa, apakah musim yang kurang mendukung, ataukah tidak optimalnya produksi garam ketika zaman pendudukan Jepang dan selama masa revolusi fisik, serta tahun-tahun awal setelah penyerahan kedaulatan, atau mungkin sebagai akibat secara kumulatif, pada tahun tersebut terjadi kelangkaan garam. Dan entah siapa memanfaatkan siapa, maka pada tahun itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perpu] yang menghapus monopoli garam, dan kemudian hal itu dikuatkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

Dari namanya saja, kita tahu bahwa hal tersebut dilakukan secara tergopoh-gopoh, walau effektif untuk jangka pendek, tetapi secara jangka panjang telah mengakibatkan rusaknya sistem produksi, distribusi dan perdagangan garam secara nasional yang telah mapan.

Dengan cepat di wilayah yang memiliki potensi untuk memproduksi garam, terjadi konversi areal pertambakan menjadi areal pegaraman, terutama di sepanjang pantai utara Jawa, di daerah Sememi [Surabaya], Lasem, Juwana, Kaliori [Rembang] dan sedikit di Sulawesi Selatan. Dan dengan cepat, kelangkaan garam dapat teratasi dalam waktu singkat. Setidaknya sampai 1978 ketika mulai dilakukan kembali impor garam.

Kenapa wilayah produksi pegaraman rakyat tidak bisa berkembang ke wilayah lain?

Di sisi lain, terjadi kehancuran pada berbagai sisi, terutama pada sisi produksi dan tatanan peredaran garam ex negara, yang saat itu sudah berbentuk PN Garam, yang sebelumnya adalah Perusahaan Garam dan Soda Negara [PGSN] dan lebih lama lagi sebagai Jawatan. Distribusi garam yang mengandung yodium ke daerah endemik gondok terhenti, sehingga penyakit gondok kembali menyerang masyarakat di wilayah pegunungan pada tahun 1970-an. PN Garam mengalami kesulitan finansial, karena tidak siapnya melakukan perdagangan bebas dan kewajibannya memelihara asset yang tersebar di hampir setiap kecamatan di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Rupanya wilayah Sulawesi, Bali, NTB, NTT dan Maluku serta Irian dulunya tidak termasuk dalam wilayah monopoli garam [saya tidak pasti, tetapi kalau dilihat disana tidak ada gudang garam]. Kesulitan keuangan ini merembet pada kesulitan produksi, dan rusaknya infra struktur produksi dan pengolahan garam. Sampai-sampai, pada tahun 1972 pemerintah, c.q. Direktorat Jendral Industri Kimia, Departemen Perindustrian membentuk Tim untuk menyelamatkan managerial PN Garam ini. Sudah jatuh ditimpa tangga pula.

Bukannya pemerintah tidak mau mengembangkan industri garam di negeri tercinta, tetapi wilayah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan produksi sepertinya sudah tidak ada lagu. Merauke sudah pernah disurvei sebelum 1970. Aceh, Sulawesi Selatan dan Tengah disurvei pada 1977. Dan Kupang pada awal 1980an. Tetapi semua hasilnya negatif. Walau sekarang [beberapa bulan yang lalu] katanya pihak Taiwan dan/atau Australia berkomitmen untuk membuka ladang garam disana. Kita tunggu saja, barangkali ada sesuatu yang baru sehingga secara teknis memungkinkan dan ekonomis untuk dilakukan.

Kalau air laut, boleh dikatakan sama saja, dengan kadar berbagai garam terlarut sekitar 30 gram per liter, kecuali di daerah dekat muara suatu sungai, apalagi sungai dengan debit air yang besar. Jadi harapannya sangat besar, karena garis pantai bumi pertiwi yang terpanjang di dunia. Hanya dengan duduk membuka data curah hujan yang dimiliki dan dibukukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika [namanya ganti jadi BMKG ya], kita akan segera tahu bahwa wilayah pantai yang memenuhi syarat tidaklah banyak. Yang hebat justru di Talisse, Palu, Sulawesi Tengah. Tetapi setelah dikunjungi, tanahnya yang datar hanya sekitar 10 hektar saja. Beberapa puluh meter dari pantai, ada jalan bagian Trans Sulawesi, lalu sesudah itu berbukit.

Kalau iklimnya [curah hujan dan masa keringnya sesuai] tanah pantainya yang tidak sesuai. Misalnya, wilayah kepulauan Nusa Tenggara, umumnya kapur dan juga tidaklah landai. Sedangkan untuk membuat garam, diperlukan tanah yang tidak berpori / porous [agar memiliki efisiensi produksi yang tinggi] dan landai [agar tidak diperlukan banyak tenaga untuk memompa air lautnya]. Barangkali pihak yang mau membuka pegaraman di Kupang punya teknologi baru, wa Allahu a’lam.

Bukannya pihak produsen garam tidak berupaya mengupayakan teknologi untuk meningkatkan produksi [sebagaimana yang di muat di Kompas halaman 1 pojok kiri atas beberapa hari yang lalu – yang mendorong saya menulis ini], pernah dicoba menggunakan zat pewarna yang nama dagangnya Solivap Green buatan ICI atau CIBA [kalau tidak salah], tetapi tidak pulang pokok. Dan pemerintah di tahun 1970-an, dengan bantuan pemerinta Belanda, melakukan pengkajian untuk memordenisir pegaraman di Madura Timur untuk mengintegrasikan pegaraman Nembakor, Sumenep dan Gersik Putih, tetapi terbentur pada tidak terpenuhinya persyaratan minimal secara eknomis. Bahkan, dengan memasukkan pertimbangan faktor sosial kemasyarakatanpun, tidak juga bisa melampaui batas minimal. Sehingga bantuan pinjaman dalam skala besar yang dibutuhkan tidak bisa dikucurkan. Dan hanyalah “renovasi tambal sulam” yang akhirnya dilakukan.

Garam dapur hanya mungkin dikristalkan dengan cara menguapkan sebagian besar air yang melarutkannya. Untuk menghasilkan 25 gram garam dari 1 liter air laut, anda perlu memguapkannya sebanyak 900 ml airnya, dan dilanjutkan dengan 50 ml lagi. Jadi hanya tersisa 50 ml dari 1000 ml. Saya belum mencoba atau menghitungnya, kalau seandainya merebus dengan gas elpiji 3 kg, akan menghasilkan garam seberapa banyak. Menyimpan air pekat [loog] ketika akhir musim, adalah suatu cara untuk meningkatkan produksi secara signifikan, tetapi hany effektif dilakukan oleh pegaraman besar, seperti punya pemerintah. Dan ini sudah diterapkan di Pamekasan dan Sumenep, mungkin juga Sampang.

RO atau reverse osmosis, yang dulunya mula-mula digunakan untuk memurnikan air laut guna keperluan air proses dan suplai bagi boiler pada berbagai industri di pesisir, atau desalinasi air laut yang banyak dilakukan di Timur Tengah, jelas menghasilkan air buangan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dari air laut. Tetapi rupanya tetap saja tidak akan ekonomis untuk dikelola, salah satunya karena rendahnya harga garam di negeri kita. Konon, di jaman monopoli garam, harga garam per kilo adalah lebih tinggi dari harga beras. Mungkin itu akan menggalakkan orang memproduksi garam di Indonesia dengan cara lain[atau malah menggalakkan impornya].

Kemungkinan lain yang belum diekplorasi [atau sudah, tapi saya tidak tahu], mengingat banyaknya cadangan minyak yang tersebar, yaitu adanya jebakan garam di dalam tanah dari sisa laut purba, sehingga memungkinkan penambangan garam [mugkin nanti pertimbangan ekonomisnya yang akan menentukan]. Kalau seandainya Indonesia mengalami ketiadaan garam, sehingga rakyatnya tidak memperoleh asupan garam secara cukup, maka seluruh rakyatnya akan lemot, loyo, lemas, lunglai. Semoga tidak sampai terjadi.

Wa Allahu a’lam.

 

Saifuddien Sjaaf Maskoen

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: