CERITA PAGI – 36

 

Yah, alhamdulillah banjir Jakarta 2007 telah mulai berlalu, dan sekarang tinggal sampah-sampah yang berserakan dimana-mana, dan juga lumpur [tanah] yang terendapkan dalam perjalanan menuju laut, pada daerah cekungan atau dalam halaman dan ruangan di rumah-rumah. Bantaran sungai yang menjadi porak poranda oleh terjangan air yang menghalangi jalannya.

Orang mendirikan rumah di daerah bantaran sungai, dan sudah tahu kalau banjir akan merepotkan. Tetapi ya tetap saja tinggal di situ. Bisa dibilang njuwer, atau njarag. Tentunya tidak bisa menyalahkan mereka semata. Sebenarnya mereka sendiri – pada dasarnya tidak mau tinggal di sana, tetapi kemiskinan dan budaya semau gue yang dianutnya, telah menyebabkan mereka melakukannya. Kemiskinan akan menyebabkan kekufuran, begitu dinyatakan oleh Rasulullah saw empat belas abad silam. Kufur disini bukan saja diartikan menyangkal nilai dan ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah saw, tetapi juga termasuk mengingkari hukum alam atau sunnatullah.

Sudah tahu daerah bantaran sungai tidak boleh ditempati, bukan miliknya pula, tetapi tetap ditempati. Yah, mereka memaksanakan diri untuk tinggal di sana, guna memudahkan pergi pulang ke tempatnya mengais rezeki Allah. Tidak mau jauh, susah. Risiko akan banjir pada suatu saat, setiap musim hujan, dan bahkan akan diterpa banjir besar setiap lima tahunan atau enam tahunan, bahkan sangat besar dalam dua puluh tahunan, bukannya tidak mereka ketahui. Yah, mereka sudah tidak bisa hidup di daerah asalnya, mereka tidak berdaya lagi untuk bertahan hidup di daerah asalnya. Dan terpaksa mencari kehidupan, walau dengan penuh kesengsaraan. Bahkan ada yang sudah turun temurun, satu dua generasi tinggal di daerah seperti itu. Sudah tahu risikonya, dan terus menjalani, dalam bahasa Jawanya ya njarag.

Bukannya pihak pamong praja atau pemerintah tidak memberitahu akan bahaya itu. Akan ditertibkan, mereka melawan dan mengatakan bahwa mereka sudah diam di situ selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahunan, kenapa sekarang harus diusir. Bukannya berterima kasih karena sudah ‘dibiarkan’ menempati lahan yang bukan haknya, melainkan menuntut bermacam-macam yang sebernarnya bukan haknya. Orang yang diberitahu berkali-kali dan tidak mau mendengarkan, dan mengikuti saran atau nasehat, dalam bahasa Jawanya ya njuwer.

Ketidak-berdayaan itu rupanya ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban mengatur, dan pihak yang akan diatur. Masing-masing memiliki ketidak-berdayaan. Dan ketidak-berdayaan itu sudah berlarut-larut. Seandainya, ketika baru ada satu atau dua bangunan yang melanggar, langsung dibabat habis [kasar amat ya], maka tidak akan tumbuh. Disediakan rumah tinggalpun, seringkali kemudian dijual dan ditinggalkan. Coba lihat rumah susun yang dibangun untuk mereka beberapa tahun silam, di wilayah belakang jalan Thamrin. Siapakah yang tinggal di sana sekarang? Konon para ‘eksekutif’ yang rumahnya jauh.

Persoalan ini tidaklah dapat diselesaikan secara partial. Penyelesaian masalah perumahan, tidak akan bisa efektif bila tidak disertai oleh penanganan masalah transportasi. Masalah kehidupan dan tata cara hidup juga memegang peran yang besar. Budaya kehidupan bangsa, sangat menentukan semuanya. Banjir bukanlah sekedar masalah meluapnya air karena debit air yang melebihi batas daya alir saluran atau sungai-sungai yang ada. Seberapa besar penampang saluran dibuat, tidaklah akan efektif bila secara sengaja dipersempit dengan perlahan tetapi pasti, dengan membuang sampah ke saluran dan sungai tersebut.

Aku mendengar cerita seseorang yang pernah mengunjungi negara Libya – itu negara yang dipimpin oleh Kolonel Muammar Gaddafi – [dari dulu pangkatnya kolonel, tidak naik-naik] yang telah mengambil alih pemimpin negaranya dan mengubahnya demi kesejahteraan rakyat Libya. Katanya, para badui [sebutan kaum nomadden yang berpindah-pindah sesuai kebutuhan kehidupannya] telah dimukimkan dalam rumah-rumah yang memiliki fasilitas air-bersih, listrik dan lain sebagainya secara gratis, tis. Tetapi ada sekelompok wilayah yang masih terbelakang ditemui oleh si empunya cerita tersebut. Dan ketika ditanyakan, kenapa masih ada wilayah seperti itu? Sang guide dengan tegas dan tanpa ragu, menyatakan bahwa “mereka adalah tergolong orang-orang yang njuwer dan njarag”. Bila mereka kemudian bertaubat – artinya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah akan memperlakukannya sebagai manusia dan secara manusiawi akan dicukupi kebutuhannya. Asyidda’u ‘alal kuffari, ruhamaa’u bainahum, keras dan tegas terhadap yang ingkar dan penuh kasih sayang kepada yang menurut, diterapkan secara proporsional dan benar.

Mereka yang njuwer dan njarag tadi, adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, yang melakukan hal itu semua karena keterpaksaan. Seharusnyalah pemerintah dan pihak yang mampu memberdayakan mereka, tentunya dengan memberi kail dan bukan hanya sekedar memberi ikan. Pihak-pihak yang tidak berdaya itu, akan sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang kurang – bahkan yang tidak – bertanggungjawab untuk kepentingan para provokator tersebut. Komunisme yang menurut kita masih memiliki bahaya laten, akan sangat menyukai ketidakberdayaan dan kemiskinan seperti itu, untuk dikronfontasikan dan diadu dengan mereka yang memiliki keberdayaan dan kekayaan. Di negara, dimana yang kaya semakin tidak tahu diri, dan juga yang miskin semakin tidak mengenali diri, maka sesuatu yang buruk akan sangat mudah terjadi. Naudzu billahi min dzalik.

Dekat dengan tempat kerja dan dekat dengan tempat memperoleh rejeki, itulah yang dijadikan alasan utama mereka bersedia berdesak-desakan di tempat yang kumuh, di tempat yang bukan haknya, di tempat yang seadanya. Mereka, karena berbagai keterbatasan yang dipunyai, tidak segan melakukan itu semua. Budaya ingin memudahkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain sudah melekat pada diri mereka. Mungkin dulunya tidak, ketika mereka masih di desanya dulu.

Janganlah kita berpikiran bahwa Jakarta ini sudah seperti parikan “kembang jagung dipetik Cino” alias “barang kadung arep dikapakno”. Tetapi kita harus bertindak berdasarkan firman Allah

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ( ٥ ) إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرً۬ا ( ٦ ) فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ( ٧ ) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب ( ٨ )

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

Semua pihak menjadi terperangah dengan banjir besar 2007 ini [demikian mereka menyebutnya]. Apakah ini banjir lima tahunan, atau banjir dua puluh tahunan, tidaklah perlu kita perdebatkan. Hanya kita semua tahu, yang 2007 ini lebih besar dan lebih luas dari yang 2002 yang lalu. Entah apakah tahun-tahun mendatang akan lebih besar lagi apa tidak.

Air akan berjalan dari yang lebih tinggi ke yang lebih bawah. Tidak boleh ada yang menahannya, yang merintangi akan dilawannya. Tinggal mana yang lebih kuat. Kalau jalannya menyempit, dia akan meninggi [tekanannya naik], guna mempertahankan debitnya. Kalau jalannya lapang, dia akan merendah. Kalau jalannya lapang sekali, dia akan tinggal diam. Semenjak di STM Sawahan dulu, sebelum tahun 1964 aku sudah diperkenalkan dengan hukum Bernoulli, yang menyatukan antara posisi ketinggian atau tekanan dan kecepatan alir air, yang akan selalu tetap. Dan semenjak Bernoulli menemukan hukum itu, kiranya akan tetap sampai kapanpun, hingga dunia kiamat, karena itu adalah sunnatullah. Kalau kita bisa memfasilitasi jalannya air bedasar hukum tersebut, tentu amanlah negeri kita.

Sebenarnya, hal itu juga berlaku dalam aliran listrik. E = I*R atau kalau dibalik I = E/R. Sedangkan R = f [luas penampang, panjang dan sifat hantaran logam]. Aliran airpun begitu. Q = H/R. Air akan lancar, jika jalannya lapang dan lurus, serta tidak ada hambatan di kiri-kanannya.

Dalam perjalanan pulang dari Parung, pada hari Jumat kemarin, aku sempat mencuri dengar pembicaraan pak Ipul dengan pihak lain tentang adanya rencana yang akan diajukan guna mengatasi banjir Jakarta. Di Malaysia, katanya dibuat suatu “jalan” yang sehari-harinya dipakai untuk lalu lintas kendaraan, tetapi pada saat ada hujan lebat sekali maka “jalan” ini untuk sementara akan berganti fungsi. Dia akan menjadi jalannya air, mobilnya sementara mengalah dulu, toh airnya tidak menggunakan setiap saat. Tentu ide ini sangat cemerlang, artinya sarana itu bisa berdwi-fungsi seperti ABRI kita dulu, ha ha. Kita terlalu “membenci” dwi-fungsi yang diterapkan oleh ABRI, sehingga tak terfikir membuat jalan yang dwi-fungsi.

Membuat saluran air yang “ekstra besar” untuk menampung jalannya air pada saat banjir besar [yang hanya terjadi beberapa hari dalam lima tahun], sepertinya muspro alias mubadzir. Dan akan membuat orang “mempertanyakannya”. Misalnya, BKT alias Banjir Kanal Timur, yang tak kunjung selesai ini, dan konon akan dikebut sebelum banjir lima tahunan akan datang. Sewaktu di PN GARAM, dan sedang turut serta merencanakan pembangunan pegaraman di Madura Timur bersama konsultan dari Saline du Midi [Perancis], diusulkan untuk membangun suatu jalan air selebar 100 meter sepanjang 5 kilometer mengelilingi pegaraman Gersik Putih, guna mengantisipasi air yang akan datang dari wilayah utara pegaraman bila trerjadi hujan sebesar 200 mm dalam sehari. Karena rencana itu membutuhkan lahan seluas 500.000 meter persegi atau 50 ha, sedangkan hujan seperti itu hanya akan datang sekitar puluhan tahun sekali, dan datangnya pun ketika musim hujan – saat tidak ada garam di ladang – , maka renacan itu pupus karena tak kuat dasar logikanya, dan risikonya akibat hujan seperti itu sangat kecil. Tentu lain dengan banjir Jakarta bukan?

Kalau BKT dan BKB terealisir seperti yang direncanakan, siapakah yang akan menjamin bahwa kanal tersebut akan tetap pada kondisi fisik seperti saat dibangun untuk jangka waktu yang lama? Bagaimana dengan pendangkalan yang ditimbulkan oleh endapan? Bagaimana pula dengan kemungkinan menjamurnya bangunan liar di bantarannya? Siapa yang akan peduli dan memperhatikan sepanjang masa?

Dalam tidurku aku membayangkan adanya “jalan alternatif” di sisi barat dan timur Jakarta, mulai dari wilayah di selatan sebelum Bekasi, Depok dan Tangerang, yang mungkin juga melingkari Jakarta. Jalan tersebut memiliki penampang yang agak berbeda dibanding jalan yang ada. Penampang membujur [longitudinal] jalan ini, dari selatan ke utara memiliki kemiringan yang memadai, dan tidak ada yang meninggi di tengah, sehingga bila kendaraan sepeda atau sepeda motor atau mobil dimatikan mesinnya [eh, sepeda gak atik mesin, tapi ndak digenjot] akan dapat meluncur karena gravitasi. Tapi kalau mau agak cepat, ya modal bahan bakar. Paling tidak secara nasional akan mengurangi bahan bakar. Sehingga airpun akan dapat berlaku demikian pula. Bablas banyune.

Penampang melintangnya, di kiri kanannya ada selokan “besar”, tetapi tidak terlalu “besar sekali”, disesuaikan dengan kebutuhan debit air harian secara normal, muka airnya masih dibawah ketinggian jalan yang akan dipakai lalu lintas kendaraan. Katakan bila hujan lebat, pada hari-hari musim hujan air “direncanakan” akan meluber sampai 5 cm atau 10 cm di permukaan jalan, tetapi rata tak ada genangan. Sehingga kendaran masih bisa lewat. Kalau tak mau, ya lebarin saluran air utamanya. Pada saat hujan lebat sekali, mungkin air akan meninggi sampai 15-20 cm, batas kendaraan sedan masih bisa lewat walau agak merayap. Tetapi ini kejadiannya mungkin hanya setahun dua sampai lima kali saja.

 

Pada saat hujan lebat dimana-mana seperti taun 2007 kemarin, mungkin ketinggian air bisa mencapai 100 cm, ya nggak apa-apa. Silahkan air lewat, dan mobil serta kendaraan lainnya mengalah dulu. Airnya tak akan meninggi lagi, dan mengalir secara liar ke arah pemukiman penduduk. Sesekali mobl ngalah sama air. Gantian dong. Kalau desain kanal biasanya dengan penampang trapesoidal di bagian tengah, kemudian akan ada yang disebut bantaran di sisi tepinya [yang kemudian secara sepihak dikuasai oleh masyarakat untuk tempat tinggalnya], dan susah pengawasan serta pemeliharaannya. Maka sekarang desainnya, yang trapesoidal adalah kanal kecil di kiri kanan jalan raya yang berada ditengah-tengah. Karena ini jalan beton [rigid pavement] dan saluran juga beton, maka akan mudah terlihat bila ada tanda-tanda pendangkalan karena endapan lumpur [sedimentasi]. Untuk mencegah sedimentasi, maka aliran air di ‘jalan’ ini, harus mempunyai kecepatan minimal guna menghindari sedimentasi [tetapi ini mungkin agak sulit, karena kelandaian yang terbatas]. Tetapi para ahli hidrolika mungkin memiliki solusi. “Jalan raya” ini, tentunya ketinggiannya berada dibawah ketinggian tanah sekelilingnya, jadi bukan dengan konsep “high-way” sebagaimana yang dibuat oleh bangsa Romawi dulu. Tetapi justru “low-way”.

 

 

 

Dan tentu saja jalan ini dihubungkan / berhubungan dengan jalan-jalan yang telah ada. Tentu ada ramp yang berupa jembatan [gorong-gorong] tempat kendaraan menuju ke tempat lain, dan untuk “melarikan diri” ketika air datang, yang tentunya akan perlahan-lahan naiknya, karena perbandingan luas penampang yang berlipat pada bagian jalan rayanya.

Biayanya tentu akan berlipat-lipat. Tetapi manfaatnya tentu akan berlipat pula. Dan keefektifannya serta kepastian jaminan pemeliharaannya adalah merupakan hal yang lebih penting. Bukankah kelemahan kita – bangsa Indonesia – ada pada pemeliharaan ini. Bahkan kalau jalan ini di-toll-kan, investasinya akan bisa ditanggung sebagian dari perolehan karcis toll. Kalau jalan rayanya masing-masing tiga lajur, artinya bisa mencapai lebar 25 meter, atau bahkan dibuat lebih lebar lagi. Seratus meter, seperti yang diusulkan oleh Salins duMidi untuk pegaraman di Gersik Putih itu.

Tentunya tidak sesederhana pikiranku ini, yang tak punya keahlian di bidang itu. Mengkhayal kan boleh. Kesulitannya, mungkin nanti di dekat muaranya, dimana diperlukan pintu air [sluice gate] yang mungkin canggih sekali, guna menjaga agar tidak malah air laut yang masuk ke kanal, e jalan. Inna ma’al usri yusra. Fainna ma’al usri yusra.

Mungkin para pelestari lingkungan akan mencak-mencak, karena sejumlah besar air tidak memperoleh kesempatan untuk meresap kembali ke dalam tanah, mengingat keseluruhan saluran terbuat dari beton yang kedap air. Dan kesemua air itu akan terus menuju ke laut, dan akan berubah menjadi air asin yang kurang memiliki manfaat bagi kehidupan, karena untuk menawarkannya kembali dibutuhkan upaya yang tidak kecil. Peran situ, embung, waduk, telaga akanlah sangat besar dalam upaya menjaga agar air tawar tidak sesegera mungkin menjadi asin. Mengandalkan keberadaan situ, yang rawan dihuni secara liar di sekeliling pantainya, serta sering harus berebut dengan sejumlah penduduk, akan menjadikannya kurang effektif.

Peresapan secara gravity, atau bahkan penyuntikan [memasukkan kembali dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh pompa] air tawar kembali ke dalam tanah masih mungkin dilakukan dengan tambahan peralatan dan memanfaatkan listrik tenaga surya. Upaya ini, selain memasukkan kembali air ke tanah, juga akan sangatlah effektif sebagai langkah mencegah intrusi [meresapnya air laut ke daratan] yang sudah ditengarai sejak berapa lama, tetapi tanpa suatu upaya pencegahan yang berarti. Para ahli geologi, bisa menentukan lokasi-lokasi di hulu dan dataran rendah Jakarta guna menemukan aquifer [lapisan air dalam tanah – ground water] atau daerah bertanah porous yang dapat menyimpan air dalam jumlah besar. Air yang akan disuntikkan, bisa diperoleh dari berbagai aliran sungai yang ada, dan juga dari jalan air yang juga merupakan jalan raya ini.

Potensi penyuntikan [injection] air kembali ke tanah-tanah porous dalam tanah, tidaklah akan mengganggu lahan permukaan yang penggunaannya sudah semrawut. Pemerintah bisa menempatkan injection point di mana saja, di tepi jalan, dalam areal taman, bahkan dalam wilayah properti yang dikuasai oleh pihak swasta maupun masyarakat. Jika untuk keperluan penyaluran listrik dan telepon, [tentu dengan kekuatan undang undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial dahulu] pihak penyedia listrik [Perusahaan Listrik Negara] dan penyedia jasa telepon [PTT dulu, sekarang Tekom] punya kewenangan [secara paksa bahkan] untuk menempatkan tiang-tiang listrik / telepon maupun gardu di mana saja mereka suka, tentunya bisa dibuat undang undang yang memberikan kewenangan kepada Departemen Pekerjaan Umum atau pemerintah daerah guna menempatkan injection point ini dimana diperlukan.

Keseluruhannya harus dilakukan. Tetapi kemampuan kita mungkin terbatas, untuk melakukannya secara sekali gus pada waktu yang bersamaan. Melakukannya secara bertahap, dengan mempertimbangkan risiko yang terbesar yang perlu dihadapi, atau yang paling mudah dilakukan dulu, bisa menjadi pilihan. Konsistensi akan rencana yang sudah disusun, merupakan suatu kunci keberhasilan. Walau harus dilakukan secara bertahap. Fai idza faraghta fanshab. Wa ila rabbika farghab.

 

Wa Allahu a’lam.

Saifuddien Sjaaf Maskoen

12 Februari 2007

 

 

Catatan 14-02-2013:

Ini ditulis enam tahun silam lho ya.

 

Tag: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: